Anak Buah di Sumut Kena OTT, Menteri PU Persilakan KPK Selidiki Sampai Kantor Pusat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar pejabat di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertugas di wilayah Sumatera Utara.

OTT tersebut mengungkap dugaan praktik suap atau gratifikasi dalam proses proyek infrastruktur yang berada di bawah pengawasan kementerian.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan pernyataan terbuka

dan menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah KPK. Bahkan, ia mempersilakan KPK

untuk melakukan penyelidikan hingga ke kantor pusat, jika memang ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

OTT Pejabat PUPR di Sumut Terkait Proyek Infrastruktur

Dalam konferensi pers yang digelar KPK, dijelaskan bahwa OTT yang dilakukan di Sumatera Utara

menangkap sejumlah pihak, termasuk seorang pejabat Kementerian PUPR dan beberapa kontraktor swasta.

OTT ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses tender atau pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan.

KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dokumen, serta catatan keuangan proyek.

Saat ini, para pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Jakarta, guna mendalami peran dan keterlibatan masing-masing.

Wakil Ketua KPK menyebut bahwa OTT ini merupakan bagian dari pengawasan lembaga terhadap sektor infrastruktur

yang selama ini memiliki potensi besar terjadinya penyimpangan anggaran karena nilai proyek yang tinggi dan pengawasan yang longgar.

Menteri PUPR: Silakan Telusuri Sampai ke Pusat

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa dirinya sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menegaskan bahwa Kementerian PUPR tidak akan menghalangi proses hukum. Ia menyatakan siap membuka akses seluas-luasnya kepada KPK jika diperlukan.

“Silakan kalau KPK mau menyelidiki sampai ke pusat, kami akan dukung. Tidak ada yang kami tutupi,” ujarnya

dalam keterangan resmi kepada media. Basuki juga menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah memiliki sistem pengawasan internal

namun jika masih ada oknum yang bermain curang, maka pihak eksternal seperti KPK memang perlu turun tangan.

Ia berharap, proses hukum ini menjadi pelajaran penting bagi semua ASN dan pegawai Kementerian

PUPR di seluruh Indonesia agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara.

Komitmen PUPR terhadap Reformasi Birokrasi dan Transparansi

Sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian PUPR telah menjalankan sejumlah program reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas di sektor konstruksi.

Upaya ini mencakup digitalisasi sistem pengadaan, transparansi kontrak, hingga pelaporan keuangan berbasis daring.

Namun, tantangan tetap ada, khususnya di tingkat daerah, di mana pengawasan tidak seketat pusat dan kolusi dengan pihak kontraktor lokal lebih mungkin terjadi.

Menteri Basuki mengakui bahwa tidak mudah menjaga integritas di lapangan, namun pihaknya berkomitmen terus melakukan pembinaan dan penindakan jika ditemukan pelanggaran.

“Kalau memang terbukti, pecat. Tidak ada toleransi untuk penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.

Pengamat: KPK Harus Awasi Proyek Infrastruktur Secara Ketat

Sejumlah pengamat hukum dan tata kelola publik menyambut baik langkah tegas Menteri PUPR dan mendukung upaya KPK untuk menelusuri kasus ini hingga ke akar-akarnya.

Menurut mereka, sektor infrastruktur memang rawan penyimpangan karena nilai proyeknya besar, namun pengawasannya tidak selalu optimal, khususnya di daerah.

Mereka juga mendorong agar KPK menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan secara sistemik, bukan hanya sekadar penindakan pasca kejadian.

Kesimpulan: Transparansi dan Pengawasan Harus Diperkuat

Kasus OTT di lingkungan Kementerian PUPR di Sumut menjadi pengingat bahwa integritas birokrasi harus dijaga secara berkelanjutan.

Pernyataan terbuka Menteri Basuki yang mempersilakan KPK menyelidiki hingga ke pusat merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi.

Diperlukan sinergi antara pengawasan internal kementerian, lembaga hukum, dan partisipasi

publik untuk menciptakan tata kelola proyek pemerintah yang bersih, akuntabel, dan profesional.

Baca juga:Doli Usul Pilpres Pileg Juga Dipisah: Pemilu Serentak Perkuat Pragmatisme