MBG Adalah Pemenuhan HAM Yang Wajib Dilakukan Oleh Negara Natalius Pigai, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi yang wajib dijalankan oleh negara kepada seluruh rakyatnya. Menurutnya, program ini menjadi langkah penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dari segi kesehatan dan pendidikan.

“Program MBG adalah salah satu bentuk pemenuhan hak dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Dengan adanya program ini, kita memastikan rakyat tidak hanya kenyang, tetapi juga sehat dan cerdas,” ujar Pigai dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Jumat (8/3/2025).

Pigai menekankan bahwa rakyat yang memiliki akses terhadap makanan bergizi akan tumbuh menjadi individu yang lebih sehat dan cerdas, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan bangsa. Ia mengingatkan bahwa konstitusi telah mengamanatkan agar kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

MBG Adalah Pemenuhan HAM Kesejahteraan Rakyat

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program MBG merupakan hasil pemikiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut disusun dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Pada tahun 2045, kita menargetkan Indonesia menjadi negara yang memimpin di berbagai sektor. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa generasi penerus memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten,” tutur Pigai.

Menanggapi Penolakan MBG di Papua

Pernyataan Menteri HAM ini disampaikan dalam merespons aksi demonstrasi yang menolak program MBG di Papua beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, terlepas dari latar belakang suku, agama, ras, ataupun golongan.

“Saya yakin sepenuhnya bahwa masyarakat Papua berhak mendapatkan manfaat dari program MBG sebagaimana masyarakat lainnya di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Terkait dengan aksi demonstrasi di Papua, Pigai melihat hal tersebut sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap akses pendidikan yang masih belum merata di wilayah tersebut. Ia pun mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dalam pelaksanaan program, termasuk dengan mekanisme pendanaan berbagi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya akan mengusulkan skema kerja sama anggaran yang melibatkan berbagai pihak, seperti kontribusi dari kabupaten, provinsi, sektor swasta, serta alokasi dari APBN agar program ini dapat berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Pendidikan di Papua sebagai Tanggung Jawab Bersama

Pigai menyoroti bahwa permasalahan pendidikan di Papua merupakan tanggung jawab kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, serta perusahaan yang mengelola sumber daya alam di daerah tersebut.

“Saya kira kita memiliki pemahaman yang sama. Rakyat menginginkan pendidikan gratis, dan pemerintah pun memiliki visi yang sejalan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat harus diperkuat untuk mencapai tujuan ini,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya tata kelola program MBG yang berbasis kearifan lokal, mengingat kondisi sosial dan budaya Papua yang berbeda dengan daerah lainnya. Pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas dinilai dapat meningkatkan efektivitas serta penerimaan masyarakat terhadap program ini.

Implementasi MBG Berbasis Kearifan Lokal

Dalam upaya memastikan keberhasilan program MBG di Papua, Pigai mengusulkan agar pelaksanaannya melibatkan institusi sosial dan keagamaan setempat, seperti gereja dan masjid, serta peran aktif dari para ibu atau mama-mama di Papua yang berperan besar dalam komunitas mereka.

“Program MBG dapat dikelola oleh gereja, masjid, dan komunitas lokal, sehingga lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Papua. Namun, pengawasan oleh ahli gizi tetap diperlukan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan tetap terjaga,” paparnya.

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut serta memastikan distribusi yang lebih merata hingga ke daerah-daerah terpencil.

Komitmen Pemerintah dalam Menjamin Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa program MBG dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi mereka yang berada di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Program ini juga selaras dengan visi besar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa depan. Dengan memastikan akses terhadap makanan bergizi, diharapkan tingkat kesehatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi bangsa.