Banjir Parah di Medan saat Pilkada 2024 Bikin Warga Tak Bisa Milih

Pilkada serentak 2024 seharusnya menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya.

Namun, bagi ribuan warga Kota Medan, hak konstitusional tersebut terganggu akibat banjir parah

yang melanda berbagai wilayah kota pada hari pencoblosan.

Hujan deras yang mengguyur sejak malam sebelumnya membuat sejumlah wilayah

di Medan terendam air setinggi 50 cm hingga lebih dari satu meter.

Akses menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun tertutup, menyebabkan banyak warga tidak bisa datang dan memberikan suara mereka.

Banjir Parah di Medan saat Pilkada 2024 Bikin Warga Tak Bisa Milih

Banjir menggenangi beberapa kecamatan di Medan, termasuk Medan Marelan, Medan Labuhan

Medan Deli, dan sebagian wilayah Medan Tuntungan. Di kawasan-kawasan ini, genangan air bukan hanya merendam jalanan, tapi juga masuk ke rumah-rumah warga. Aktivitas pun lumpuh total, termasuk proses pemungutan suara.

Banyak TPS yang berada di lokasi-lokasi terbuka seperti halaman sekolah atau balai desa ikut terendam.

Sejumlah petugas KPPS bahkan harus memindahkan logistik pemilu ke tempat yang lebih aman.

Namun, upaya ini tidak cukup untuk mengakomodasi seluruh pemilih yang sudah kehilangan akses akibat banjir.

Kesaksian Warga: “Kami Tidak Bisa Keluar Rumah”

Sejumlah warga mengungkapkan kekecewaan mereka karena tidak bisa menggunakan hak pilih. Seorang warga Medan Marelan bernama Fitri, 36 tahun, mengaku sudah bersiap mencoblos sejak pagi. Namun saat keluar rumah, air sudah setinggi pinggang.

“Saya tidak bisa ke TPS, jalan sudah seperti sungai. Tidak ada perahu, dan suami saya juga tidak bisa bantu karena harus jaga anak-anak di rumah yang juga kebanjiran,” katanya.

Senada dengan Fitri, warga lainnya mengaku kecewa dan berharap kejadian ini menjadi perhatian pemerintah ke depan. Menurut mereka, Pilkada adalah hak rakyat, dan semestinya ada antisipasi untuk kondisi bencana agar semua tetap bisa menyalurkan suara.

Respons KPU dan Pemerintah Setempat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan menyatakan bahwa bencana alam seperti banjir memang bisa mengganggu proses pemilu.

Namun mereka telah berupaya maksimal untuk memastikan kelancaran pemungutan suara.

Ketua KPU Medan menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan TPS cadangan dan tim mobilisasi logistik untuk kondisi darurat.

Namun kenyataan di lapangan tidak semudah itu. “Kami memang punya prosedur, tapi ketika genangan air mencapai satu meter dan listrik padam, keselamatan menjadi prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Medan juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan pelaksanaan pemungutan suara ulang di wilayah terdampak parah.

Sorotan dari Pengamat dan Aktivis Demokrasi

Kejadian ini langsung menjadi sorotan dari berbagai pihak, terutama dari aktivis pemilu dan pengamat demokrasi. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah dan KPU kurang memiliki perencanaan matang dalam menghadapi kemungkinan bencana alam.

Seorang pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara mengatakan bahwa kejadian ini bisa menciptakan ketimpangan partisipasi pemilih dan bahkan memengaruhi legitimasi hasil Pilkada di Medan. “Jika ribuan warga tidak bisa memilih karena banjir, maka representasi hasil Pilkada jadi tidak sempurna,” katanya.

Beberapa LSM juga mendesak agar UU Pemilu direvisi untuk mengatur dengan lebih rinci mekanisme pemungutan suara dalam situasi darurat bencana.

Media Sosial Dipenuhi Keluhan dan Dokumentasi Banjir

Tak butuh waktu lama, media sosial dipenuhi keluhan dan dokumentasi kondisi banjir di hari pemilihan.

Tagar #PilkadaMedan dan #BanjirMedan menjadi trending di X (sebelumnya Twitter).

Video-video warga yang terjebak banjir sambil memegang undangan memilih atau menunjukkan TPS yang kosong viral di berbagai platform.

Situasi ini memunculkan diskusi hangat tentang kesiapan negara dalam mengakomodasi hak pilih warga dalam kondisi ekstrem.

Banyak netizen menilai bahwa seharusnya ada solusi seperti pemilu digital atau sistem pemungutan suara darurat yang bisa dijalankan dalam waktu singkat.

Pelajaran untuk Pemilu yang Akan Datang

Kejadian di Medan menjadi pelajaran penting bahwa proses demokrasi tidak bisa dilepaskan dari kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dalam era perubahan iklim yang tak menentu, banjir, gempa, dan bencana lain bisa terjadi kapan saja — bahkan di hari-hari penting seperti pemilu.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mulai mengintegrasikan mitigasi bencana dalam perencanaan pemilu. Mulai dari penempatan TPS yang aman, penyediaan perahu atau kendaraan darurat, hingga prosedur pemungutan suara alternatif saat bencana berlangsung.

Penutup: Demokrasi Butuh Perlindungan, Termasuk dari Bencana

Baca juga:Rusia Tembak Jatuh 112 Drone Ukraina, 8 Orang Luka Kena Serpihan

Banjir yang terjadi di Medan saat Pilkada 2024 adalah bukti nyata bahwa hak demokrasi masyarakat

bisa hilang dalam sekejap jika negara tidak siap. Meski alam tidak bisa dikendalikan, perencanaan dan sistem yang kuat dapat meminimalisir dampaknya.

Untuk ke depannya, partisipasi rakyat tidak boleh dikorbankan hanya karena cuaca buruk.

Justru dalam situasi sulit seperti inilah, negara harus hadir memastikan bahwa suara rakyat tetap bisa terdengar.