Sidang Etik 5 Brimob di Kasus Tewasnya Affan Belum Digelar, Polisi Janji Transparan

Kasus kematian Affan, seorang warga sipil yang diduga menjadi korban kekerasan aparat, hingga kini masih menyita perhatian publik. Peristiwa tragis itu melibatkan lima anggota Brimob yang kini tengah diperiksa. Kejadian ini memunculkan desakan dari berbagai pihak agar proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih.

Sidang Etik 5 Brimob di Kasus Tewasnya Affan Belum Digelar, Polisi Janji Transparan

Sidang etik merupakan proses internal yang bertujuan untuk menilai apakah tindakan anggota kepolisian sesuai dengan kode etik profesi. Jika terbukti melanggar, sanksi bisa berupa teguran keras, mutasi jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam kasus Affan, sidang etik dinilai penting untuk membuktikan komitmen institusi Polri menjaga integritas dan menegakkan keadilan.

Status Lima Anggota Brimob

Lima anggota Brimob yang terlibat masih berstatus sebagai terperiksa. Mereka telah menjalani pemeriksaan internal, namun sidang etik hingga kini belum juga dijadwalkan. Keterlambatan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Banyak pihak berharap tidak ada upaya untuk memperlambat proses hukum.

Komitmen Polri Jalankan Transparansi

Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses penyelidikan dan sidang etik akan dilakukan secara transparan. Kapolri dan jajaran berulang kali menyampaikan bahwa kasus ini tidak akan ditutup-tutupi. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas keresahan publik yang khawatir adanya potensi perlindungan terhadap anggota yang terlibat.

Sorotan dari Lembaga HAM dan Aktivis

Kasus ini juga mendapat sorotan serius dari lembaga hak asasi manusia, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menuntut agar proses hukum tidak berhenti pada sidang etik saja, melainkan juga dilanjutkan ke ranah pidana jika terbukti ada pelanggaran hukum. Transparansi di setiap tahap pemeriksaan menjadi syarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Harapan Keluarga Korban

Keluarga Affan berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Mereka menilai kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Bagi keluarga, yang terpenting bukan hanya sanksi etik, tetapi juga kepastian hukum yang mampu memberikan rasa keadilan. Dukungan dari masyarakat luas memberi semangat bagi keluarga untuk terus memperjuangkan kejelasan kasus.

Tantangan Bagi Institusi Polri

Kasus ini menjadi ujian besar bagi institusi Polri. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada cara kepolisian menangani kasus-kasus yang melibatkan anggotanya. Jika transparansi dan akuntabilitas benar-benar dijalankan, Polri bisa membuktikan diri sebagai institusi yang profesional. Sebaliknya, jika ada upaya mengulur waktu atau menutup kasus, kepercayaan publik bisa semakin merosot.

Tuntutan Publik Akan Kepastian

Publik menuntut kepastian kapan sidang etik akan digelar. Desakan ini bukan tanpa alasan, karena proses yang berlarut-larut hanya akan memicu spekulasi negatif. Keterbukaan informasi dan sikap tegas diperlukan untuk menutup ruang bagi berbagai dugaan miring yang berkembang di masyarakat.

Pentingnya Reformasi Internal

Kasus Affan memperlihatkan pentingnya reformasi internal di tubuh Polri, khususnya dalam penanganan disiplin anggota. Proses hukum tidak boleh lagi dipandang sebagai formalitas, melainkan momentum untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan, cepat, dan berpihak pada keadilan.

Penutup

Sidang etik lima anggota Brimob terkait tewasnya Affan memang belum juga digelar. Namun, janji transparansi yang dilontarkan polisi akan diuji oleh publik. Kasus ini bukan hanya soal menegakkan hukum, melainkan juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Jika Polri mampu membuktikan komitmennya, ini akan menjadi langkah besar menuju institusi yang profesional, bersih, dan berintegritas.

Baca juga: Arahan Prabowo BGN Siapkan Makan Bergizi Gratis untuk Guru